Entri Populer

Selasa, 21 Desember 2010

Beasiswa Telkom

Selamat Datang
Pendaftaran untuk mengikuti Seleksi Mahasiswa Baru Bersama Telkom (SMBB Telkom) Tahun Akademik 2011/2012 di Perguruan Tinggi dibawah Yayasan Pendidikan Telkom
Ada 2 (dua) metoda yang dapat Anda ikuti untuk masuk menjadi mahasiswa baru Tahun Akademik 2011/2012 yaitu :
 
1)  DCBT (Daily Computer Based Test) dan
2)  OPBT (Offline Paper Based Test) 
 
Metoda DCBT hanya dilaksanakan di Bandung (lokasi tes DCBT di kampus IM Telkom, Politeknik Telkom, dan Telkom PDC). Metoda DCBT memungkinkan anda mengetahui hasil kelulusan secara realtime, setelah anda selesai mengerjakan tes. Cara mengikuti DCBT :
 
1)  Anda mendatangi lokasi tes dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi ujian
2)  Anda langsung dipersilahkan untuk mengisi biodata di tempat tes, dan kemudian anda mengikuti tes DCBT
 
Metoda DCBT akan dibuka mulai awal November 2010 dan Anda bisa mengikuti DCBT lebih dari satu kali, namun setiap Anda mengikuti DCBT harus membayar lagi.
 
Jalur yang diselenggarakan pada metoda OPBT adalah Ujian Tulis (UTG 1  dan UTG 2), Ujian Saringan Masuk (USM 1  dan USM 2 ), Jalur Penelusuran Potensi Akademik (JPPA Unggulan, JPPA Nasional, dan JPPA OSN)
 
Untuk mengikuti metoda OPBT, Anda harus mempunyai PIN (Username dan password) terlebih dahulu. Adapun cara mendapatkan PIN adalah sebagai berikut:
  1. Dapatkan nomor transaksi di   Web Registrasi Online   atau dengan cara mengirim SMS ke nomor 0821 27 58 58 58 dengan format : Reg#NAMA PESERTA
  2. Gunakan nomor transaksi tersebut untuk membeli PIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri melalui:
undefined

 (Klik pada gambar untuk memperbesar)
Selanjutnya anda melakukan Pendaftaran Online. Untuk mempermudah anda dalam melakukan pendaftaran online silahkan pelajari panduan pendaftaran online




UNTUK LEBIH LANJUT BUKA SAJA www.smbbtelkom.ac.id

Jadwal setiap jalur seleksi dapat dilihat pada tabel berikut :

NO JALUR SELEKSI PENDAFTARAN TERAKHIR PELAKSANAAN UJIAN PENGUMUMAN KELULUSAN
1 UTG I Kamis, 16 Des 2010, Pukul 12.00 WIB Minggu, 19 Des 2010 Kamis, 30 Des 2010, Pukul 14.00 WIB
2 USM I Kamis, 20 Jan 2011, Pukul 12.00 WIB Minggu, 23 Jan 2011 Kamis, 3 Feb 2011, Pukul 14.00 WIB
3 JPPAN REGULAR Senin, 14 Feb 2011, Pukul 12.00 WIB Catatan : Berkas Foto Copy raport / transkrip dan piagam juga harus sudah masuk panitia SMBB paling lambat Senin, 14 Feb 2011, Pukul 12.00 WIB Pukul 12.00 WIB Kamis, 24 Feb 2011, Pukul 14.00 WIB
4 JPPAN PINDAHAN Senin, 14 Feb 2011, Pukul 12.00 WIB Kamis, 24 Feb 2011, Pukul 14.00 WIB
5 JPPA OSN Senin, 14 Feb 2011, Pukul 12.00 WIB Kamis, 24 Feb 2011, Pukul 14.00 WIB
6 JPPAU Kamis, 3 Mar 2011, Pukul 12.00 WIB Minggu, 6 Maret 2011 Kamis, 17 Mar 2011, Pukul 14.00 WIB
7 USM II Kamis, 28 April 2011, Pukul 12.00 WIB Minggu, 1 Mei 2011 Kamis, 12 Mei 2011, Pukul 14.00 WIB
8 UTG II Kamis, 30 Juni 2011, Pukul 12.00 WIB Minggu, 3 Juli 2011 Kamis, 14 Juli 2011, Pukul 14.00 WIB

Sabtu, 11 Desember 2010

UN 2011

Kemdiknas Belum Buat Keputusan Terkait UN 2011

Selasa, 19 Oktober 2010, 22:38 WIB
Smaller  Reset  Larger
Kemdiknas Belum Buat Keputusan Terkait UN 2011
Ujian
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional belum membuat keputusan terkait bentuk pelaksanaan ujian nasional (UN) 2011 serta standar kelulusan yang direkomendasikan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan karena masih akan bertemu dengan panitia kerja UN Komisi X DPR RI. "Sebaiknya kita menunggu hasil pertemuan dengan Panja UN Komisi X DPR RI yang berlangsung dalam waktu dekat. Namun dari hasil lokakarya tentang standar kelulusan UN pekan lalu, kesimpulannya satu pendapat, yaitu UN tetap ada tahun depan," kata Mendiknas Mohammad Nuh dalam jumpa pers tentang rapor Kemdiknas selama setahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di Jakarta, Selasa malam.
Ia mengatakan, bentuk UN 2011 masih digodok pemerintah dan DPR. Karenanya, sampai saat ini juga belum ada keputusan tentang metode pelaksanaan UN yang akan diterapkan pada 2011. "Metode evaluasi masih menunggu hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR, 25 Oktober 2010 mendatang. Agenda rapat kerja tersebut adalah membahas UN. Panja UN dan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) juga membahas konsep UN nanti," katanya.
Namun demikian, menurut Mohamamad Nuh perubahan yang sudah valid mengenai UN hanya pada metodologi UN. Sementara mengenai evaluasi UN, masih dalam proses penyelesaian. "Intervensi yang dilakukan Kemdiknas terhadap 100 kabupaten sudah selesai 100 persen.Intervensi yang dilakukan terhadap 100 kabupaten tersebut adalah pemberian bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk masing-masing kabupaten. Intinya, yang terpenting saat ini adalah semua pihak setuju untuk tetap menggelar UN," katanya.
Sementara itu terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Mendiknas meminta perguruan tinggi negeri (PTN) tetap mandiri dalam keuangan. Namun demikian, perguruan tinggi negeri diminta tidak mengandalkan perolehan dana dari biaya kuliah mahasiswa.
Ia menyatakan, pemerintah akan mengembangkan cara baru dalam memberikan bantuan ke PTN. Kampus didorong untuk menekan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa. "Kampus yang bisa mendapatkan pemasukan yang tinggi dengan memanfaatkan riset, misalnya, akan mendapat insentif dari APBN. Dengan demikian, sumber dana PTN itu mestinya dari usaha kampus, seperti memanfaatkan riset dan dana dari pemerintah.
Di bagian lain, Mendiknas menjelaskan sejumlah program Kemdiknas yang sudah melampaui target adalah penyediaan internet bagi 17.500 sekolah di seluruh Indonesia. Sementara, salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Kemdiknas adalah mempersempit disparitas kesempatan belajar siswa di tiap satuan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar (SD), dari 31,05 juta siswa, sekira 1,7 persennya putus sekolah dan 18,4 persen tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
Pada satuan sekolah menengah pertama (SMP), dari jumlah 12,69 juta siswa, 1,9 persen putus sekolah, dan 30,1 persen di antaranya tidak dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pada tingkat SMA, jumlah siswa putus sekolah mencapai 4,6 persen dari total 9,11 juta siswa. Pada tingkat SMA juga terjadi jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (PT) sangat tinggi, yaitu sebanyak 59,8 persen.
Sementara, saat ini tercatat 4,66 juta mahasiswa. Dari jumlah ini, 6,31 persennya merupakan mahasiswa dari kalangan ekonomi miskin. "Data ini menunjukkan, sampai saat ini pameo 'orang miskin dilarang sekolah', memang benar-benar terjadi. Karena itu, pemerintah harus menjemput bola, mencari para siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah untuk diberi bantuan, katanya.
Pemerintah tidak membiarkan anak-anak miskin berjuang sendirian, tetapi harus ada afirmasi dan campur tangan pemerintah, antara lain melalui berbagai skema beasiswa bidik misi dan bantuan operasional sekolah (BOS), tambahnya.